TINTAJURNALISNEWS –Persoalan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kembali menjadi perhatian setelah berlangsungnya pertemuan antara sejumlah pihak terkait di Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, Senin (23/6/2026).
Berdasarkan dokumentasi, rekaman, dan keterangan yang diterima redaksi dari tim di lapangan, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, DKP Kabupaten Tanah Laut, aparat kepolisian, unsur Syahbandar, Pemerintah Desa Muara Kintap, pengelola SPBU AKR, serta para nelayan.
Forum yang digelar untuk membahas penyaluran BBM subsidi dan perizinan kapal perikanan itu berlangsung dinamis. Sejumlah nelayan menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait akses terhadap BBM subsidi yang selama ini mereka terima.
Related Posts:
Dalam forum tersebut, muncul pembahasan mengenai perbedaan antara jumlah rekomendasi BBM subsidi yang diterbitkan dengan realisasi penyaluran yang diterima sebagian nelayan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari peserta rapat mengenai mekanisme distribusi dan pendataan penerima manfaat.
Kepala Desa Muara Kintap, Yuliardi, dalam kesempatan itu juga menyampaikan harapannya agar pemerintah desa dapat lebih dilibatkan dalam proses koordinasi dan penyampaian informasi terkait penyaluran BBM subsidi. Menurutnya, keterbukaan data menjadi penting agar pemerintah desa dapat mengetahui perkembangan penyaluran yang menyangkut masyarakat di wilayahnya.
Selain itu, beberapa nelayan turut menyampaikan pengalaman mereka terkait proses pengurusan dokumen kapal dan rekomendasi BBM subsidi. Berbagai masukan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dan klarifikasi antara peserta yang hadir dalam pertemuan.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, pertemuan tersebut juga berkaitan dengan upaya memberikan penjelasan terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Muara Kintap.
Sejumlah peserta rapat menilai bahwa transparansi data penerima, jumlah kuota yang direkomendasikan, serta realisasi penyaluran BBM subsidi merupakan langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi pemerintah.
Masyarakat berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih baik antarinstansi serta keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian, penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Hingga saat ini, berbagai pihak terkait diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan pelayanan kepada nelayan berjalan secara optimal dan transparan.
