TINTAJURNALISNEWS —Pemantauan intensif Tinta Jurnalis News dalam beberapa pekan terakhir kembali menyoroti celah besar dalam pengawasan barang ilegal di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Di tengah berbagai keberhasilan Bea Cukai dalam menyita sembako ilegal, kayu ilegal, hingga barang impor tanpa dokumen, muncul fakta lain yang tak kalah serius: peredaran rokok ilegal merek H&D dan OFO yang semakin masif dan tidak terkendali.
Temuan lapangan menunjukkan rokok ilegal tersebut beredar layaknya arus air yang tidak pernah berhenti, tersebar di Batam, Tanjungpinang hingga Karimun. Jalur-jalur kecil, pelabuhan nonresmi, dan kios-kios terpencil menjadi titik yang kerap luput dari pengawasan, memperlihatkan gambaran bahwa sistem kontrol belum berjalan sepenuhnya.
Tidak dapat dipungkiri, Bea Cukai Kepri selama ini tercatat intens melakukan operasi. Namun keberhasilan tersebut belum mampu mengimbangi laju peredaran rokok ilegal yang terus bergerak secara terbuka.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius:
Mengapa rokok ilegal bisa begitu mudah mengalir, sementara operasi penindakan di sektor lain tampak begitu gencar?
Kondisi tersebut menandakan adanya titik-titik rawan yang belum tertutup, serta potensi lemahnya koordinasi pengawasan antarlembaga di jalur-jalur strategis.
Melihat fenomena yang terus berulang, sejumlah pengamat kepabeanan menilai bahwa saat ini diperlukan langkah politik dan administratif dari pusat. Dorongan menguat agar Presiden RI Prabowo Subianto segera memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran pimpinan Bea Cukai Kepri.
Wilayah yang disebut perlu mendapat perhatian khusus mencakup:
- Kota Batam
- Kota Tanjungpinang
- Kabupaten Karimun
- DLL
Evaluasi dinilai penting sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kontrol, menutup ruang bagi distribusi ilegal, dan mengembalikan konsistensi pengawasan sebagaimana mandat lembaga tersebut. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kondisi Kepri membutuhkan sosok pemimpin Bea Cukai yang benar-benar memahami pola distribusi barang ilegal. Dibutuhkan pejabat yang:
- memiliki integritas murni,
- siap turun langsung di titik rawan,
- memahami jaringan peredaran ilegal yang kerap berubah pola,
- serta berani mengambil keputusan tegas tanpa kompromi.
Tanpa figur seperti itu, Kepri akan terus menjadi wilayah yang paling rentan terhadap peredaran rokok ilegal dan barang selundupan lainnya.
Berbagai temuan terkini memperlihatkan bahwa peredaran rokok ilegal H&D dan OFO telah membentuk pola yang terstruktur, konsisten, dan seolah-olah tidak tersentuh. Situasi ini bukan hanya persoalan pengawasan, tetapi juga menyangkut efektivitas kepemimpinan serta kesiapan aparat di lapangan.
Perhatian pemerintah pusat kini sangat ditunggu. Langkah tegas dari Presiden Prabowo dan Kemenkeu akan menjadi penentu apakah Kepri dapat kembali berada dalam kendali penuh dan terbebas dari dominasi jaringan peredaran ilegal yang selama ini merugikan negara.
BERSAMBUNG…
