TintaJurnalisNews -Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Gerakan Bersama (Geber) Penyelamatan Pelabuhan Pelantar Kuning Penyengat di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Senin (6/1/2024) belum membuahkan hasil.
Diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tersebut masih menemui jalan buntu terkait langkah penyelamatan pelabuhan yang menjadi akses vital masyarakat Penyengat.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyampaikan bahwa RDP akan dijadwalkan ulang pada Kamis mendatang guna memberikan ruang diskusi yang lebih mendalam. Ia menegaskan pentingnya mendengar masukan dari semua pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami akan menjadwalkan ulang RDP ini agar semua pihak dapat menyampaikan masukan yang lebih terarah. Keputusan yang dihasilkan nantinya harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujar Iman Sutiawan di hadapan peserta rapat.
Geber Penyelamatan Pelabuhan Pelantar Kuning menekankan urgensi pelabuhan tersebut sebagai sarana transportasi utama dan penggerak ekonomi lokal. Meski berbagai aspirasi telah disampaikan, hingga rapat berakhir, belum ada keputusan konkret yang diambil.
Iman Sutiawan berharap, dalam pertemuan lanjutan, semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang tidak hanya menjaga fungsi strategis Pelabuhan Pelantar Kuning, tetapi juga memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat Penyengat.
Pelabuhan Pelantar Kuning sendiri memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat setempat, baik untuk transportasi maupun perekonomian. Keberlanjutan pelabuhan ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat dan wilayah sekitar.
Dengan dijadwalkannya ulang RDP, diharapkan ada titik temu yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pelabuhan sebagai aset strategis daerah.
Penyaluran BBM di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Aktivitas di SPBU 65.748.001, Jalan Trans Bahaur–Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, dilaporkan berlangsung pada Rabu dini hari, 2 September 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.
Kejaksaan Republik Indonesia kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan RI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan penguatan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
