TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) di Ruang VIP Pelabuhan Punggur, Batam, Kamis (5/3/2026).
Berdasarkan siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama pihak Bank BJB sebagai langkah strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Menurut Ansar, penggunaan pinjaman daerah harus dilakukan secara hati-hati serta diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pinjaman daerah ini harus dimanfaatkan secara optimal dan diawasi secara ketat sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar sebagaimana dikutip dalam siaran pers Diskominfo Kepri.
Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa kerja sama dengan Bank BJB diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan terhadap program pembangunan prioritas di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri juga menegaskan komitmennya untuk mengelola pinjaman daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang menggelar Musyawarah Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Gunung Kijang Tahun 2026, Selasa (22/9/2026), di Kantor Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
Aktivitas pengerukan bukit menggunakan alat berat di Jalan D.I. Panjaitan KM 8, Tanjungpinang Timur, tepatnya di belakang KFC, menjadi sorotan. Material hasil pengerukan terlihat terus dimuat ke sejumlah lori dan dibawa keluar dari lokasi menuju kawasan lain ke arah KM 11.
Tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, tengah menjadi perhatian serius masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sejumlah persoalan terkait administrasi, laporan pertanggungjawaban hingga kondisi keuangan desa dipertanyakan dan kini didorong untuk mendapatkan klarifikasi secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
