Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONALPEMERINTAHAN

Pagu Rp6,06 Miliar, Kontrak Rp4,93 Miliar: Mutu Jembatan Lahomi Dipertanyakan

Avatar photo
201
×

Pagu Rp6,06 Miliar, Kontrak Rp4,93 Miliar: Mutu Jembatan Lahomi Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Kondisi kandang ayam di Kampung Mekarjaya KM 8 Atas Tanjungpinang yang dikeluhkan warga akibat bau menyengat.

TINTAJURNALISNEWS –Pekerjaan penggantian lantai Jembatan Lahomi pada ruas jalan provinsi Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat, mulai menjadi perhatian. Bukan semata karena nilai anggarannya miliaran rupiah, melainkan karena kualitas pengerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, dan tanggung jawab pengawasan menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.060.000.000, dengan panjang jembatan tercantum 60,7 meter dan lebar 7 meter.

Sementara pada papan informasi kontrak, tercantum nilai pekerjaan sebesar Rp4.934.391.336, dengan waktu pelaksanaan 130 hari kalender. Kontrak tertanggal 6 Agustus 2026 tersebut mencantumkan CV Kurnia Utama sebagai penyedia jasa, dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Perbedaan antara pagu anggaran dan nilai kontrak mencapai Rp1.125.608.664. Secara administratif, nilai kontrak yang lebih rendah dari pagu bukan sesuatu yang otomatis bermasalah. Namun, keterbukaan mengenai perencanaan, volume, spesifikasi, dan kualitas pekerjaan tetap menjadi bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Pekerjaan penggantian lantai Jembatan Lahomi di Nias Barat dengan nilai kontrak Rp4,93 miliar menjadi sorotan terkait mutu konstruksi dan pengawasan.

Dalam pekerjaan konstruksi jembatan, penyelesaian fisik tidak semestinya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Kualitas material, pemasangan tulangan, metode penyambungan besi, tahapan pengecoran, hingga pengendalian mutu beton merupakan bagian yang menentukan kekuatan dan ketahanan struktur.

Jembatan bukan sekadar infrastruktur yang terlihat selesai dari luar. Struktur tersebut akan digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, sehingga setiap tahapan pengerjaan harus mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan konstruksi yang berlaku.

Apabila pekerjaan dilakukan secara bertahap, termasuk penyambungan tulangan maupun penghentian dan kelanjutan pengecoran, hal tersebut tentu dapat dilakukan dalam kondisi teknis tertentu. Namun, metode pelaksanaan, penanganan sambungan, serta kualitas hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Karena itu, pertanyaan mengenai mutu pekerjaan bukanlah bentuk tudingan, melainkan bagian dari kepedulian terhadap keselamatan masyarakat yang nantinya menggunakan jembatan tersebut.

Pekerjaan penggantian lantai Jembatan Lahomi di Nias Barat dengan nilai kontrak Rp4,93 miliar menjadi sorotan terkait mutu konstruksi dan pengawasan.

Besarnya nilai kontrak juga menempatkan tanggung jawab pengawasan sebagai hal yang tidak kalah penting. Pengawasan semestinya berjalan pada setiap tahapan pekerjaan, bukan hanya melihat progres fisik atau memastikan proyek bergerak menuju penyelesaian.

Pemeriksaan pemasangan tulangan sebelum pengecoran, kesesuaian material, metode pelaksanaan, hingga dokumentasi pengendalian mutu menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Publik tentu berharap pekerjaan senilai hampir Rp5 miliar tersebut tidak hanya selesai sesuai waktu yang ditentukan, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Jangan sampai pekerjaan terlihat selesai, tetapi persoalan mutu baru muncul setelah jembatan digunakan masyarakat.

Pekerjaan penggantian lantai Jembatan Lahomi di Nias Barat dengan nilai kontrak Rp4,93 miliar menjadi sorotan terkait mutu konstruksi dan pengawasan.

Dalam konteks ini, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, khususnya unit yang menangani pekerjaan tersebut, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai standar pengawasan, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengendalian mutu yang diterapkan selama pelaksanaan proyek.

Penjelasan juga penting mengenai bagaimana kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana dan dokumen kontrak dipastikan, termasuk pemeriksaan terhadap material dan hasil pekerjaan sebelum nantinya dinyatakan selesai serta diterima.

Penyedia jasa maupun pihak pengawas juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan terkait metode pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, sehingga informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti pada dokumentasi visual, melainkan memperoleh jawaban berdasarkan fakta teknis.

Pekerjaan penggantian lantai Jembatan Lahomi di Nias Barat dengan nilai kontrak Rp4,93 miliar menjadi sorotan terkait mutu konstruksi dan pengawasan.

Pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran publik pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata. Transparansi bukan hanya tentang memasang papan proyek, mencantumkan nilai kontrak, atau menyampaikan bahwa pekerjaan sedang berjalan.

Lebih dari itu, transparansi harus tercermin dari keterbukaan terhadap pemeriksaan, penjelasan teknis, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta kualitas hasil pembangunan.

Jembatan Lahomi bukan sekadar proyek yang harus dikejar penyelesaiannya. Infrastruktur ini menyangkut kepentingan masyarakat, mobilitas warga, dan keselamatan pengguna jalan.

Publik tidak sedang mencari kesalahan tanpa dasar. Namun, masyarakat juga tidak seharusnya diminta diam ketika pekerjaan infrastruktur bernilai miliaran rupiah berlangsung tanpa kejelasan yang memadai mengenai mutu dan pengawasannya.

Sebab, dalam pembangunan yang menggunakan uang negara, yang paling penting bukan sekadar proyek selesai, melainkan apakah pekerjaan itu benar-benar berkualitas, sesuai spesifikasi, dan aman digunakan masyarakat dalam jangka panjang.

NASIONAL

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah merampungkan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Lawatan tersebut mencakup agenda diplomasi tingkat tinggi, pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, hingga pembahasan kerja sama ekonomi yang disertai komitmen investasi bernilai besar.

NASIONAL

Pendekatan persuasif melalui komunikasi sosial (Komsos) dan edukasi hukum terus dilakukan personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Malaysia Yonarmed 13/Nanggala/1/1 Kostrad. Upaya tersebut kembali membuahkan hasil dengan adanya penyerahan sukarela dua pucuk senjata api rakitan jenis Bowman dari seorang warga di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

HUKUM & KRIMINAL

Penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret seorang wartawan berinisial H di Batam Kepulauan Riau terus menjadi perhatian. Namun, di tengah bergulirnya proses hukum tersebut, persoalan dugaan peredaran rokok Manchester yang turut disebut dalam perkara ini juga dinilai tidak boleh kehilangan perhatian dan berhenti sebatas pernyataan.