Pemerintah secara resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai langkah penertiban izin kehutanan dan penguatan tata kelola hutan nasional.
Berita Terbaru
Harga Sembako Melonjak: Sasjoni Nilai DPRD Tanjungpinang Gagal Lindungi Rakyat
Menurut Sasjoni, kondisi tersebut bukan sekadar dinamika pasar, melainkan persoalan kebijakan yang dibiarkan tanpa pengawasan dan intervensi serius dari lembaga legislatif daerah.
“Ini bukan lagi fluktuasi biasa. Ketika harga sembako melonjak terus-menerus dan rakyat semakin tertekan, seharusnya DPRD hadir menjalankan fungsi pengawasan. Namun yang terlihat justru sebaliknya,” ujar Sasjoni, Senin 15/12/25.
Pangdam I/BB Lepas Mayjen TNI Rio Firdianto, Wujud Penghormatan atas Pengabdian di Kodam Bukit Barisan
Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/Bukit Barisan, Ny. Linda Hendy Antariksa, secara resmi melepas Mayjen TNI Rio Firdianto beserta Ibu Ny. Galuh Rio Firdianto, Minggu (14/12/2025). Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian Mayjen TNI Rio Firdianto selama bertugas di Kodam I/Bukit Barisan sebelum mengemban amanah baru sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI.
Tinta Jurnalis News
Kajati Kepri Buka Rakerda 2025, Tegaskan Integritas dan Penegakan Hukum Berkeadilan di Kepulauan Riau
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) J. Devy Sudarso secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Kepri Tahun 2025 yang digelar di Asialink Hotel Batam by Prasanthi, Senin (15/12/2025). Rakerda tahun ini mengusung tema “Kejaksaan Berintegritas, Penegakan Hukum yang Profesional untuk Masyarakat Kepri Berkeadilan”.
Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri ke Hambalang, Fokus Percepatan Penanganan Bencana dan Stabilitas Akhir Tahun
Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah diminta memastikan seluruh warga yang terdampak mendapatkan tempat tinggal layak secara bertahap dan berkelanjutan.
Polri Tegaskan Komitmen Pengamanan Objek Vital Nasional Melalui Sertifikasi SMP 2025
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, serta sektor perhotelan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.
Bupati Anton Ajak Seluruh Desa di Rohul Tiru Inisiatif Bhabinkamtibmas Koto Tinggi Perkuat Satkamling
Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak selalu bergantung pada penindakan semata, tetapi juga menuntut inisiatif, kepedulian, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Hal tersebut dibuktikan melalui langkah nyata yang dilakukan Bripka Nasrul Jamil, Bhabinkamtibmas Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Amanah Ditahan, Hak Tak Kunjung Diberikan
Kepercayaan tidak selalu diuji dalam perkara besar, tetapi justru dalam hal-hal mendasar yang menyangkut kejujuran. Ketika seseorang diberi amanah untuk menyampaikan hak pihak lain, maka sejak saat itu pula melekat kewajiban moral untuk menunaikannya secara utuh dan tepat waktu. Namun kenyataannya, amanah bisa saja berhenti di tangan yang salah, tanpa kejelasan dan tanpa tanggung jawab.
Diduga AK Jadi Aktor Utama di Balik Kasino Baccarat Nagoya: Aparat Dinilai Mandul, Siapa yang Lindungi?
Dugaan praktik perjudian ilegal di kawasan Nagoya, Kota Batam, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan publik mengarah pada seorang pria berinisial AK yang diduga menjadi aktor utama di balik operasional kasino baccarat yang disebut-sebut beroperasi di belakang Nagoya Foodcourt, tepatnya di ruko lantai dua yang berdekatan dengan Jackpot Nagoya Game Zone.
