Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: “Rakyat Adalah Raja Kita”

Avatar photo
145
×

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: “Rakyat Adalah Raja Kita”

Sebarkan artikel ini

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

TintaJurnalisNews –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pelayanan prima bagi masyarakat dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara. Ia menyampaikan, bahwa sebagai instansi pemerintah, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN harus terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Karena kita ini pemerintahan, maka tugas utama kita adalah melayani rakyat. Layani seperti seorang penjual yang menghormati pembeli sebagai raja. Pembeli adalah rakyat, dan karena itu, rakyat adalah raja kita,” ungkap Menteri Nusron saat memberikan pengarahan pada acara yang diadakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Kanwil Kemenkumham Kepri Mengadakan Tes Urine Bagi Seluruh Pegawai

Sebelum mengunjungi Provinsi Sumatra Utara, Menteri Nusron juga telah memberikan pengarahan serupa kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua. Langkah ini diambil guna lebih mengenal kinerja jajaran BPN di daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron menekankan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN harus selaras dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Ia mengingatkan agar Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard F. Wayoi, dan Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Seti Kuncoro, beserta seluruh jajaran yang hadir, terus memastikan agar pelayanan yang diberikan dapat menjawab tantangan di masa depan.

“Pelayanan kita hari ini sudah baik, namun apakah kita siap menghadapi ekspektasi masyarakat 5 hingga 10 tahun ke depan, bahkan 15 hingga 20 tahun mendatang? Karena itu, kita harus mulai merancang business process yang dapat menanggapi ekspektasi dan perubahan masyarakat,” terang Menteri Nusron./Red.

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.