TINTAJURNALISNEWS —Polemik mengenai pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta penanganan limbah B3 oleh Pertamina Energi Terminal (PET) Tanjung Uban-Bintan kembali memunculkan tanda tanya besar. Bukan hanya terkait substansi persoalannya, tetapi juga cara Pertamina menyampaikan informasi kepada publik.
Tokoh pemuda Bintan Utara, Jupensius Woga, mempertanyakan langkah Pertamina Tanjunguban yang justru menggelar kegiatan pemaparan program di Kota Batam, bukan di wilayah yang sedang bermasalah yaitu Tanjunguban.
“Masalahnya ada di Pertamina Tanjunguban. Tapi kegiatan justru dibuat di Kota Batam, dengan mengundang masyarakat serta unsur media. Apakah ini pola keterbukaan yang dimaksud Camat Bintan Utara Helmy Setiawati beberapa waktu lalu?” ujarnya dengan nada heran, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, penyampaian informasi terkait TJSL dan penanganan limbah semestinya dilakukan di Bintan, langsung di hadapan masyarakat terdampak, bukan dipindahkan ke tempat lain yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap masalah tersebut.
Jupensius menilai pemindahan forum ke Batam justru menimbulkan kesan bahwa Pertamina seperti menghindari masyarakat Tanjunguban yang selama ini mempertanyakan transparansi pengelolaan lingkungan mereka.
“Kalau benar ingin terbuka, sampaikan di hadapan warga Tanjunguban. Jangan di tempat lain. Ini kan terkesan mengalihkan isu, seolah warga tidak perlu tahu,” tegasnya.
Ia kembali menyoroti belum jelasnya penyaluran TJSL Pertamina Tanjunguban selama lima tahun terakhir. Menurutnya, hal itu semestinya menjadi fokus utama yang harus dibuka secara jujur dan dipaparkan di wilayah terdampak, bukan di luar.
“Yang harus dijelaskan adalah: lima tahun TJSL itu disalurkan ke mana? Siapa penerimanya? Itu yang masyarakat tanyakan,” lanjutnya.
Pemilihan Kota Batam sebagai lokasi pertemuan, menurutnya, semakin memperkuat dugaan bahwa Pertamina tidak benar-benar siap membuka data dan menjawab langsung keresahan warga Tanjunguban terkait dampak limbah B3.
“Wajar jika masyarakat curiga. Masalahnya di Tanjunguban, tetapi sosialisasi dibuat jauh dari warga terdampak. Ini bukan pola keterbukaan,” tegas Jupensius.
(NANANG)
