TINTAJURNALISNEWS –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
OTT tersebut dilakukan pada Rabu, 4 Februari 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi terkait proses pengembalian pajak.
Pada Kamis, 5 Februari 2026, KPK mengumumkan hasil gelar perkara dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial MLY, selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD, seorang fiskus atau anggota tim pemeriksa pajak, serta VNZ, Manajer Keuangan dari pihak wajib pajak.
KPK menyatakan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengurusan restitusi pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam OTT itu, penyidik turut mengamankan uang tunai dan sejumlah barang bukti lain yang diduga terkait dengan perkara.
“Perkara ini telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan dan para tersangka dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar pihak KPK dalam keterangan resminya.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap praktik korupsi di sektor perpajakan. Menurut KPK, sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara sehingga harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain penindakan, KPK juga mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
KPK menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
