TINTAJURNALISNEWS —Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor politik dan keamanan.
Penguatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang humanis, inklusif, serta responsif terhadap kelompok rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, mewakili Tim PUG Kemenko Polkam saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Mataram, Rabu (3/12/2025).
Agung menekankan bahwa PUG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan nasional untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.
“Kami berkepentingan memastikan seluruh kebijakan mencerminkan prinsip human based governance, yaitu pemerintahan yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa dinamika isu politik dan keamanan semakin kompleks mulai dari konflik sosial, tantangan keamanan digital, hingga kesiapsiagaan bencana. Seluruh isu tersebut menurutnya memiliki dimensi gender yang harus dianalisis agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, Kemenko Polkam memberikan apresiasi kepada Polda NTB yang dinilai berhasil menerapkan praktik baik PUG di lingkungan kepolisian.
Polda NTB dinilai unggul dalam:
- penyediaan data terpilah,
- peningkatan kapasitas SDM,
- penguatan peran Polwan dan ASN perempuan,
- serta inovasi layanan yang responsif gender.
Atas capaian itu, Polda NTB menjadi salah satu nominator terbaik Polri Awards in Support of UN “HeForShe” Movement 2025.
“Praktik baik inilah yang ingin kami pelajari lebih dalam untuk memperkuat implementasi PUG di kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam,” jelas Agung.
Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, mewakili Kapolda NTB, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memperkuat integrasi perspektif gender di kepolisian.
“Kami berharap muncul rekomendasi serta kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepolisian yang inklusif dan bebas diskriminasi,” ungkapnya.
Hari Nugroho menegaskan bahwa Polda NTB telah menjalankan prinsip PUG melalui perencanaan program dan anggaran, peningkatan kualitas SDM, hingga penyediaan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Sumber: Kemenko Polkam RI
