TINTAJURNALISNEWS —Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah XIII Kepri, Riau, Sumbar menyatakan dukungan terhadap langkah Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan praktik peredaran narkoba dan perjudian di Kota Batam.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya penegakan hukum sekaligus dorongan agar penanganan perkara tidak berhenti pada penggerebekan maupun penangkapan awal. GMKI menilai, persoalan narkoba dan perjudian membutuhkan penanganan yang konsisten hingga tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
Koordinator Wilayah XIII GMKI Kepri, Riau, Sumbar, Paulus Hasiholan Banjarnahor, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri. Namun, menurutnya, penindakan tersebut harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan berkelanjutan.
Related Posts:
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Bareskrim Polri. Tetapi kami ingin menekankan bahwa persoalan ini jangan hanya ramai di awal. Jangan sampai setelah penggerebekan, penangkapan dan pemberitaan besar, kemudian kasusnya perlahan hilang dari perhatian publik. Kami mendorong agar proses hukum ini benar-benar dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” tegas Paulus dalam keterangannya.
GMKI memandang penindakan tersebut dapat menjadi momentum untuk melihat persoalan narkoba dan perjudian di Batam secara lebih luas. Sebagai kota strategis di wilayah perbatasan, Batam dinilai memiliki posisi penting sehingga keamanan dan ketertibannya menjadi perhatian, bukan hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga dalam konteks kawasan perbatasan Indonesia.
Karena itu, GMKI mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam maupun tempat usaha yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Menurut GMKI, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah muncul kasus atau ketika aparat melakukan operasi. Aspek perizinan, pengawasan kegiatan usaha hingga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku perlu dijalankan secara konsisten.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak menutup mata. Kalau memang ada tempat usaha yang terbukti menjadi ruang berlangsungnya aktivitas ilegal, maka harus dievaluasi secara serius sesuai aturan. Jangan hanya bertindak ketika sudah terjadi penggerebekan,” ujar Paulus.
GMKI Kepri menegaskan bahwa dukungan terhadap Bareskrim Polri juga merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil. Pihaknya berharap perkembangan penanganan perkara dapat terus dipantau dan disampaikan secara proporsional kepada masyarakat.
GMKI tidak ingin sebuah kasus menjadi sorotan besar hanya pada saat penggerebekan dan penangkapan, tetapi kemudian tidak lagi terdengar kabarnya ketika proses hukum memasuki tahapan berikutnya.
Bagi GMKI, keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata diukur dari adanya penggerebekan atau penangkapan, melainkan dari sejauh mana aparat mampu mengungkap jaringan, menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan bukti, serta membawa perkara hingga proses hukum selesai.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Bagi kami, ukuran keberhasilan bukan hanya ketika terjadi penggerebekan dan penangkapan, tetapi ketika seluruh rangkaian proses hukumnya benar-benar selesai, jaringan yang terlibat berhasil diungkap, dan para pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Paulus.
Meski demikian, GMKI juga mengingatkan agar seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan secara profesional, transparan dan objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, menurut GMKI, harus berdasarkan bukti yang cukup dan melalui mekanisme hukum yang sah. Masyarakat juga diharapkan memperoleh informasi yang proporsional mengenai perkembangan perkara agar dapat melihat secara jelas bahwa proses hukum benar-benar berjalan.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam ketika kasus sedang menjadi sorotan. Setelah sorotan publik mereda, prosesnya ikut mereda. Justru kami ingin membuktikan bahwa negara hadir secara konsisten. Kalau sudah mulai, maka harus dituntaskan,” tegas Paulus.
GMKI Kepri berharap penindakan Bareskrim Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih serius terhadap persoalan narkoba dan perjudian di Batam.
GMKI menyatakan siap memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan masyarakat sipil terhadap proses hukum agar berjalan transparan, profesional, objektif dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung Polri untuk memberantas narkoba dan perjudian sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh tebang pilih, dan jangan sampai kasus ini hanya ramai di awal. Kami akan terus mengawal sampai tuntas,” tutup Paulus Hasiholan Banjarnahor.
