NASIONAL

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda Wakapolri dalam mendukung pemulihan sektor industri nasional, khususnya industri padat karya yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi daerah.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan motivasi, apresiasi, serta bantuan kemanusiaan kepada anggota Polri Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Bantuan tersebut diserahkan kepada sedikitnya 170 personel Polri yang terdampak musibah.

Apresiasi tersebut disampaikan Menko Polkam saat meninjau langsung proses pengiriman logistik di Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (17/12/2025). Dalam kesempatan itu, Menko Polkam menegaskan bahwa peran kru dan personel pendukung sangat krusial dalam memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain faktor musiman akhir tahun, berbagai pihak menilai lonjakan harga sembako di Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh terganggunya distribusi barang. Pengetatan pengawasan di sejumlah pelabuhan yang selama ini menjadi jalur utama keluar-masuk kapal pengangkut sembako disebut membuat sebagian pelaku distribusi merasa khawatir untuk beroperasi.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menerima langsung bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, Selasa (16/12/2025). Bantuan tersebut diangkut menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa percepatan penyediaan layanan sinyal telekomunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan semata persoalan konektivitas, melainkan bagian dari mandat strategis negara yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keamanan nasional.

Pemerintah secara resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai langkah penertiban izin kehutanan dan penguatan tata kelola hutan nasional.