Humas Polres Bintan, Iptu Alson
TintaJurnalisNews -Hasan, seorang tersangka yang ditahan dalam kasus pemalsuan surat tanah di sei lekop bintan, tidak diizinkan untuk dilihat secara langsung Wartawan/Ti
Alasan di balik keputusan ini dijelaskan oleh Alson, Humas Polres Bintan, pada hari Senin, 10 Juni 2024.
Related Posts:
“Ya, tak boleh, karena itu suatu sumber yang dikecualikan. Kita terbuka tapi tidak telanjang. Kita transparan tapi ada info yang dikecualikan, sesuai undang-undang kok,” ujar Alson singkat Via Whatsapp.
Alson merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa ada jenis informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada publik
Berdasarkan pasal 17 dari undang-undang tersebut, informasi publik dapat dikecualikan jika dapat menghambat proses penegakan hukum, mengungkapkan identitas informan atau saksi, atau membahayakan rencana penanganan kejahatan transnasional.
Undang-undang ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang dapat menghambat proses hukum dan penegakan keadilan
Berikut ini adalah kutipan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang relevan:
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
Dengan demikian, keputusan untuk tidak memperlihatkan Hasan secara langsung kepada wartawan merupakan langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi integritas proses hukum dan keamanan semua pihak yang terlibat.
