TINTAJURNALISNEWS –Polemik anggaran publikasi media di lingkungan Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan. Tunda bayar 2025 yang disebut hampir Rp3 miliar dan anggaran publikasi 2026 sebesar Rp4,79 miliar memunculkan pertanyaan terkait pembayaran dan transparansi APBD.
Informasi yang berkembang menyebutkan tunda bayar publikasi media 2025 mencapai Rp2.989.959.971. Sementara anggaran kerja sama publikasi 2026 disebut sebesar Rp4.795.339.966. Kedua angka ini masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi.
Besarnya nilai tersebut memunculkan pertanyaan: apakah seluruh tagihan media tahun 2025 telah dibayarkan, atau masih ada kewajiban yang belum diselesaikan?
Persoalan ini juga menyangkut kepastian pembayaran bagi media yang telah melaksanakan kerja sama. Jika masih ada tagihan tertunda, penyebab dan status penyelesaiannya perlu dijelaskan.
Sorotan turut mengarah pada transparansi pembagian anggaran, mulai dari mekanisme pemilihan media, kriteria penerima kerja sama, hingga penetapan nilai kontrak.
Di tengah polemik, beredar dugaan mengenai dominasi media tertentu dan kemungkinan keterkaitan dengan kepentingan pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran publikasi Diskominfo Kepri dan tunda bayar media menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, pernah memberikan penjelasan mengenai anggaran publikasi dan tunda bayar dalam pemberitaan Juli 2026. Namun, dalam penelusuran sumber terbuka, belum ditemukan klarifikasi terbaru yang secara khusus menjelaskan kedua angka tersebut.
Status pembayaran dan rincian anggaran pun masih menjadi pertanyaan. Dokumen kontrak, bukti tayang, laporan pekerjaan, tagihan, dan bukti pembayaran diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian kewajiban.
Tunda bayar tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, besarnya nilai yang dipersoalkan membuat keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban anggaran menjadi penting.
Diskominfo Kepri tetap memiliki ruang untuk menyampaikan penjelasan maupun hak jawab terkait angka anggaran, status pembayaran, dan mekanisme kerja sama media agar persoalan ini dapat dipahami secara berimbang.
Publik kini menanti kejelasan mengenai tunda bayar 2025, kepastian anggaran publikasi 2026, serta transparansi kerja sama media. Sebab, setiap rupiah APBD harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jajaran Polsek di bawah naungan Polres Rokan Hulu melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di sejumlah masjid di wilayah hukum masing-masing, Sabtu (17/10/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, S.E., S.H., menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan nasional serta memperkuat perekonomian Indonesia.
Pangdam I/Bukit Barisan (I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menerima kunjungan Direktur Sumber Daya Manusia (Dir SDM) Kuathan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Eddy Susanto beserta rombongan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/BB, Rabu (14/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
