Polemik pemangkasan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau kini mulai menjadi perhatian luas. Di tengah isu tekanan fiskal, efisiensi anggaran hingga tunda bayar yang ramai diperbincangkan, pemotongan pokir hingga disebut mencapai sekitar 50 persen memunculkan tanda tanya besar terkait kondisi sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
