TINTAJURNALISNEWS —Basri Lewaimang, yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Bareskrim Polri terkait perkara narkotika, telah diamankan di wilayah Johor Bahru, Malaysia.
Informasi mengenai penangkapan Basri disampaikan pihak kepolisian. Ia sebelumnya dicari penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dalam perkara narkotika.
Berdasarkan keterangan kepolisian, Basri diamankan pada 20 Agustus 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia. Proses pengamanan tersebut dilakukan melalui koordinasi aparat penegak hukum Indonesia dengan pihak terkait di Malaysia.
Dalam proses penangkapan, Basri disebut tidak melakukan perlawanan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Basri Lewaimang sebagai DPO pada 19 Agustus 2026. Setelah keberadaannya diketahui berada di Malaysia, aparat kemudian melakukan koordinasi untuk mengamankan yang bersangkutan.
Usai diamankan, Basri dibawa ke Indonesia dan tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 17.18 WIB. Basri kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
Basri diketahui merupakan pengelola sejumlah tempat hiburan malam di Batam, Kepulauan Riau. Penyidik masih mendalami peran Basri dalam perkara narkotika tersebut, termasuk dugaan keterlibatannya dalam jaringan yang sedang diusut.
Sebelumnya, Ditipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di sejumlah tempat hiburan malam di Batam. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 32 orang serta menyita lebih dari 700 butir obat terlarang dan uang tunai lebih dari Rp200 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.
Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran Basri serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Penanganan persoalan pembangunan di Kota Tanjungpinang kembali menjadi sorotan. Setelah pembangunan GOR Rimba Jaya disebut dihentikan dan lokasi dipasang PPNS Line, muncul pertanyaan mengenai konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang dalam menegakkan aturan terhadap kegiatan pembangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Peredaran rokok merek R7 Bold yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi kembali menjadi sorotan publik di Kepulauan Riau. Produk tersebut disebut masih ditemukan di pasaran, sehingga masyarakat mendorong aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri, untuk turun tangan dan menelusuri legalitas, asal-usul serta jaringan distribusinya.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah XIII Kepri, Riau, Sumbar menyatakan dukungan terhadap langkah Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan praktik peredaran narkoba dan perjudian di Kota Batam.
Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Kota Tanjungpinang kembali meminta informasi kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) terkait perkembangan laporan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja hotel dan belanja publikasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
