TINTAJURNALISNEWS –Maraknya peredaran rokok merek Manchester yang tidak menggunakan pita cukai Indonesia kembali menjadi sorotan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan Tinta Jurnalis News di lapangan, berbagai varian rokok Manchester masih dijual secara terbuka di sejumlah warung, kios, hingga toko dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per bungkus.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, merek Manchester bukanlah nama baru dalam daftar rokok yang pernah ditindak aparat. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan penindakan terhadap peredaran rokok Manchester yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai. Namun hingga kini, produk dengan merek yang sama masih mudah ditemukan di pasaran.
Ironisnya, di tengah gencarnya kampanye pemberantasan rokok ilegal, peredaran rokok tanpa pita cukai masih terlihat di sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional, Kepri seharusnya memiliki sistem pengawasan yang mampu menekan masuk dan beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai di wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat berharap upaya penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penyitaan barang, tetapi juga mampu mengungkap jalur distribusi hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan perpajakan dan cukai yang berlaku.
Rokok Manchester tanpa pita cukai yang diduga masih beredar di sejumlah wilayah Kepulauan Riau.
Masyarakat menilai, penindakan yang dilakukan aparat akan lebih efektif apabila disertai pengungkapan jaringan distribusi, pemasok, maupun pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan efek jera dan memutus mata rantai distribusi.
Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan barang kena cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan masih ditemukannya rokok Manchester tanpa pita cukai di pasaran.
Publik juga berharap dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan apabila peredaran rokok tanpa pita cukai masih berlangsung di berbagai wilayah Kepulauan Riau. Transparansi, konsistensi penegakan hukum, serta pengungkapan jaringan distribusi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal.
Hingga berita ini diterbitkan, Tinta Jurnalis News masih membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau guna memperoleh penjelasan resmi terkait masih ditemukannya peredaran rokok Manchester tanpa pita cukai di sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi dari pihak terkait, redaksi akan memuatnya sesuai dengan ketentuan jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
