TINTAJURNALISNEWS –Penulis dan budayawan Jacob Ereste menyampaikan pesan kepada Pelopor Komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, agar dapat diteruskan kepada pemerintah terkait pentingnya membangun berbagai program kerakyatan secara serius, tulus, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pandangan Haris Rusly Moti yang menyebut gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program rakyat sebagai sebuah anomali. Menurut Haris, penolakan terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan program sosial lainnya merupakan bentuk anomali ekstrem dalam tradisi gerakan sosial karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Jacob Ereste menilai pandangan tersebut dapat dipahami. Namun, menurutnya, kritik yang berkembang di masyarakat sesungguhnya bukan ditujukan untuk menolak program-program pemerintah, melainkan lebih kepada persoalan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
“Masalahnya bukan pada program yang dibuat pemerintah, tetapi bagaimana program itu dirancang secara matang, dilaksanakan secara profesional, dan diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Menurut Jacob, berbagai kasus penyimpangan yang terjadi selama ini, mulai dari dugaan korupsi dana haji, persoalan distribusi bahan bakar minyak hingga maraknya mafia solar, menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki sejumlah kendala teknis di lapangan. Salah satunya adalah persyaratan kapasitas dapur yang harus mampu melayani sedikitnya 3.000 porsi makanan. Persyaratan tersebut dianggap memberatkan pelaku usaha kuliner kelas menengah yang sebenarnya ingin berpartisipasi dalam program tersebut.
Selain itu, Jacob juga menyoroti mekanisme pembiayaan yang disebut baru dapat dicairkan setelah tiga bulan berjalan, sehingga membutuhkan modal awal yang besar dari pihak pelaksana. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Akibatnya, kesempatan hanya terbuka bagi pihak yang memiliki modal besar. Padahal program ini seharusnya juga dapat memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah,” katanya.
Lebih lanjut, Jacob menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pola koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, Dinas Sosial, Koperasi Desa Merah Putih, hingga berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program-program strategis nasional tersebut.
Ia juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang menurutnya perlu disinergikan dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, termasuk memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi namun hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Tak hanya itu, program swasembada pangan yang melibatkan TNI dan Polri juga dinilai perlu memiliki pola kerja yang jelas bersama petani setempat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut Jacob, keberhasilan program tidak cukup hanya ditunjukkan melalui seremoni panen raya, tetapi juga harus mampu menekan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Jacob menegaskan bahwa berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil selama ini hendaknya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap keberhasilan program pemerintah, bukan sebagai upaya menghambat pembangunan.
Ia berharap pemerintah lebih terbuka menerima masukan dan kritik konstruktif agar program-program yang dirancang dengan tujuan baik dapat memberikan dampak maksimal bagi rakyat.
“Yang diinginkan masyarakat adalah agar seluruh program pemerintah benar-benar berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menolak program, tetapi agar pelaksanaannya lebih baik dan manfaatnya lebih terasa,” tegasnya.
Di akhir pesannya, Jacob mengingatkan bahwa hak rakyat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin konstitusi. Karena itu, suara masyarakat, mahasiswa, dan aktivis perlu didengar sebagai bagian dari upaya bersama membangun bangsa yang lebih adil dan sejahtera.
