TINTAJURNALISNEWS –Penulis dan pengamat sosial Jacob Ereste menilai sikap bijak dari lembaga maupun pemerintah tidak seharusnya selalu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang disalahkan dalam maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik.
Pandangan tersebut disampaikan Jacob Ereste menanggapi klarifikasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden.
Dalam pernyataan resminya pada 13 Juni 2026, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan hoaks dan bukan berasal dari pernyataan resmi dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.
Menurut Jacob Ereste, apabila sebuah informasi dinyatakan sebagai hoaks dan dinilai merugikan lembaga negara, maka langkah hukum perlu ditempuh untuk membuktikan kebenaran serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Publik membutuhkan pembuktian yang jelas agar kepercayaan terhadap lembaga negara dan aparat penegak hukum tetap terjaga,” tulis Jacob Ereste dalam narasi yang diterima TJN, Minggu (14/6/2026).
Ia juga menilai masyarakat membutuhkan akses informasi resmi yang mudah dijangkau agar tidak bergantung sepenuhnya pada informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, keterbukaan informasi dari lembaga dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Jacob Ereste menyoroti bahwa fungsi kehumasan di sejumlah lembaga masih dianggap belum optimal dalam menjawab berbagai pertanyaan publik. Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali memunculkan ruang kosong informasi yang kemudian diisi oleh berbagai narasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia berpendapat bahwa imbauan agar masyarakat lebih bijak bermedia sosial perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dari lembaga maupun pemerintah.
“Pemerintah dan lembaga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang cukup, terbuka, dan mudah diakses masyarakat,” tulisnya.
Melalui ulasan tersebut, Jacob Ereste mengajak semua pihak untuk mengedepankan verifikasi informasi, sekaligus mendorong lembaga dan pemerintah agar terus memperkuat komunikasi publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
