TINTAJURNALISNEWS –Sejumlah nelayan di Desa Tabunio mempertanyakan pernyataan Kepala Desa Tabunio yang menyebut kondisi penyaluran BBM subsidi jenis solar bagi nelayan berjalan baik dan tanpa persoalan. Menurut mereka, kondisi yang terjadi di lapangan justru masih menyisakan berbagai pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme distribusi BBM subsidi.
Keresahan tersebut disampaikan sejumlah nelayan yang meminta Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama awak media (Tim) untuk melihat langsung proses penyaluran BBM subsidi di SPBUN Nomor 68.708.002. Mereka berharap kondisi sebenarnya dapat diketahui publik agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara pernyataan yang beredar dengan fakta yang mereka alami sehari-hari.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama awak media (Tim) melakukan investigasi lapangan pada Sabtu (6/6/2026). Saat tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WITA, terlihat aktivitas pengisian solar subsidi ke sejumlah jeriken milik nelayan. Namun, aktivitas tersebut disebut mendadak dihentikan ketika kedatangan mahasiswa dan awak media diketahui oleh pihak pengelola.
Dalam upaya memperoleh informasi, awak media (Tim) meminta agar proses pengisian tetap dilanjutkan sebagaimana biasanya. Sejumlah pekerja SPBUN mengaku hanya bertugas melakukan pengisian BBM dan tidak mengetahui secara rinci terkait administrasi penyaluran, termasuk penggunaan barcode maupun pencatatan dalam log book. Menurut mereka, urusan tersebut ditangani oleh pihak pengelola yang berwenang.
Beberapa nelayan mengaku kondisi serupa bukan kali pertama terjadi. Mereka menyebut pengisian sering terhenti ketika ada pihak yang datang melakukan pemantauan. Selain itu, sejumlah nelayan dan istri nelayan penerima BBM subsidi mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai sistem barcode maupun pencatatan distribusi BBM yang digunakan. Mereka hanya menerima BBM sesuai jumlah yang diberikan oleh pihak pengelola.
Kejanggalan lain juga diungkapkan oleh seorang nelayan yang mengaku telah melakukan pembayaran BBM sejak April 2026, namun hingga awal Juni 2026 belum menerima solar subsidi yang telah dibayarkan. Padahal, menurut informasi yang diperoleh nelayan, pasokan BBM dari Pertamina pada bulan Mei disebut telah tersalurkan sesuai rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan nelayan mengenai kejelasan distribusi BBM subsidi yang menjadi hak mereka.
Mendengar adanya pernyataan bahwa penyaluran BBM subsidi berjalan baik, sejumlah nelayan mengaku heran. Mereka menilai masih banyak persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait keterlambatan penyaluran, sistem administrasi, serta mekanisme pendistribusian BBM subsidi kepada nelayan penerima manfaat.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menyatakan bahwa persoalan BBM subsidi menyangkut kebutuhan vital nelayan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga meminta adanya klarifikasi resmi dari pemerintah desa terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media (Tim) belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Tabunio terkait berbagai temuan dan keluhan yang disampaikan nelayan. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
