TINTAJURNALISNEWS —Dugaan aktivitas perjudian di Deluxe PUB & KTV kawasan Windsor, Lubuk Baja, kembali menjadi pembicaraan publik setelah berulang kali diberitakan sejumlah media sejak awal tahun 2026. Namun hingga kini, masyarakat belum juga mendapatkan penjelasan terbuka mengenai hasil pengawasan maupun langkah penindakan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Berbagai pemberitaan sebelumnya menyoroti dugaan permainan berunsur taruhan yang disebut berlangsung tertutup di area tertentu tempat hiburan malam tersebut. Bahkan, isu itu sudah lama menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berpotensi berada di luar ruang lingkup izin usaha hiburan malam pada umumnya.
Yang kini menjadi pertanyaan publik bukan lagi sekadar soal isu yang beredar, melainkan soal keseriusan pengawasan dan keberanian penegakan hukum. Sebab, ketika dugaan terus muncul berulang kali di ruang publik tetapi tidak diiringi penjelasan resmi yang jelas, maka wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana pengawasan benar-benar berjalan.
Publik tentu memahami bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun penegakan hukum juga tidak boleh terlihat tumpul terhadap isu yang sudah lama menjadi perhatian masyarakat luas. Diam terlalu lama tanpa kejelasan justru berpotensi melahirkan persepsi negatif dan kesan seolah ada ruang abu-abu yang dibiarkan terbuka.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, maka aparat dan instansi terkait seharusnya mampu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah dan asumsi liar. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi aktivitas di luar izin usaha maupun pelanggaran hukum lainnya, maka publik menunggu langkah tegas yang nyata, bukan sekadar senyap tanpa kepastian.
Sorotan ini juga menjadi ujian terhadap komitmen pengawasan tempat hiburan malam di Batam. Sebagai kota investasi dan pariwisata, Batam membutuhkan kepastian bahwa aturan ditegakkan secara setara tanpa memandang siapa pemilik usaha ataupun seberapa besar pengaruh di belakangnya.
Masyarakat kini menunggu jawaban yang lebih konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah: apakah berbagai dugaan yang sejak lama beredar itu sudah benar-benar diperiksa secara serius, atau justru hanya akan terus menjadi isu yang hilang tanpa kejelasan setiap kali sorotan publik mulai mereda.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
