Kejagung Ungkap Dugaan Rekayasa LHP Ombudsman untuk Gagalkan Penuntutan Kasus CPO
Sebarkan artikel ini
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung bersama jajaran memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan penyidikan dugaan perintangan penuntutan kasus korupsi ekspor CPO di Gedung Kejaksaan Agung
TINTAJURNALISNEWS —Kejaksaan Agung mengungkap dugaan rekayasa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI yang disebut digunakan untuk menggagalkan proses penuntutan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) terhadap tiga korporasi besar.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik telah menemukan fakta bahwa mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, diduga menyusun LHP secara melawan hukum.
“Yang sudah kita dapatkan faktanya bahwa yang bersangkutan membuat LHP ini secara melawan hukum dengan cara yang tidak benar, kemudian digunakan untuk menggagalkan proses penuntutan yang kita lakukan terhadap tiga korporasi di pengadilan tipikor,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Senin (25/5/2026).
Menurut Kejagung, perkara tersebut bermula saat Ombudsman melakukan investigasi terkait kelangkaan minyak goreng pada 2022. Namun materi laporan diduga diubah menjadi rekomendasi pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) untuk kepentingan ekspor CPO.
LHP Ombudsman Nomor 418 tanggal 15 Agustus 2022 itu kemudian diduga diberikan kepada pihak swasta dan tim kuasa hukum korporasi untuk dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta gugatan perdata terhadap Kementerian Perdagangan RI.
Kejagung menyebut putusan PTUN dan perdata tersebut selanjutnya dipakai dalam pledoi perkara pidana korporasi hingga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lepas atau ontslag terhadap tiga korporasi CPO.
Selain itu, penyidik juga mengaku telah menemukan dugaan aliran dana terkait penyusunan LHP tersebut.
“Bukti transfer ada, saksi ada. Bentuknya rekening. Tetapi yang kami temukan saat ini baru satu aliran dana dan masih akan terus dikembangkan,” kata Syarief.
Kejagung sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI dan rumah pihak terkait guna mengumpulkan alat bukti tambahan dalam perkara tersebut.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merupakan langkah pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
