TINTAJURNALISNEWS –Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikabarkan telah menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, HS, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di sektor pertambangan.
Penetapan tersebut didasarkan pada informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya, yang menyebutkan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dalam proses pengurusan dokumen LHP pada beberapa perusahaan pertambangan.
Sejumlah laporan juga mengungkap, langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung itu dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup.
Perkara ini menjadi perhatian luas publik, mengingat HS baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031. Ia diketahui mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara pada 10 April 2026.
Kasus ini sekaligus menambah sorotan terhadap penanganan perkara di sektor pertambangan, serta mempertegas upaya penegakan hukum terhadap dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Maraknya peredaran rokok merek Manchester yang tidak menggunakan pita cukai Indonesia kembali menjadi sorotan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan Tinta Jurnalis News di lapangan, berbagai varian rokok Manchester masih dijual secara terbuka di sejumlah warung, kios, hingga toko dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per bungkus.
Komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberantas praktik pertambangan ilegal terus digaungkan di berbagai daerah. Namun, kondisi berbeda disebut masih terjadi di Kabupaten Bintan. Dugaan aktivitas penambangan pasir darat tanpa izin di sejumlah lokasi dinilai masih berlangsung dan memicu keprihatinan masyarakat.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
