TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) di Ruang VIP Pelabuhan Punggur, Batam, Kamis (5/3/2026).
Berdasarkan siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama pihak Bank BJB sebagai langkah strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Menurut Ansar, penggunaan pinjaman daerah harus dilakukan secara hati-hati serta diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pinjaman daerah ini harus dimanfaatkan secara optimal dan diawasi secara ketat sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar sebagaimana dikutip dalam siaran pers Diskominfo Kepri.
Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa kerja sama dengan Bank BJB diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan terhadap program pembangunan prioritas di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri juga menegaskan komitmennya untuk mengelola pinjaman daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam forum bersama insan pers menjadi perhatian. Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan kerja sama antara pemerintah dan media serta pandangannya terhadap pemberitaan mengenai Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Aktivitas penimbunan lahan di wilayah Kota Tanjungpinang dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penghentian tersebut ditandai dengan pemasangan plang di lokasi yang mencantumkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang terkait ketertiban umum
Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Penguatan operasi dilakukan melalui pengerahan armada udara untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing.
Penanganan persoalan pembangunan di Kota Tanjungpinang kembali menjadi sorotan. Setelah pembangunan GOR Rimba Jaya disebut dihentikan dan lokasi dipasang PPNS Line, muncul pertanyaan mengenai konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang dalam menegakkan aturan terhadap kegiatan pembangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
