Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
PEMERINTAHAN

Pemprov Kepri Teken Perjanjian Pinjaman Daerah dengan Bank BJB

Avatar photo
187
×

Pemprov Kepri Teken Perjanjian Pinjaman Daerah dengan Bank BJB

Sebarkan artikel ini
Dok. Diskominfo Kepri

TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) di Ruang VIP Pelabuhan Punggur, Batam, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama pihak Bank BJB sebagai langkah strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menurut Ansar, penggunaan pinjaman daerah harus dilakukan secara hati-hati serta diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:  Kabid Humas Polda Kepri Hadiri Pelantikan DPW dan DPD PWMOI Kepri di Batam

“Pinjaman daerah ini harus dimanfaatkan secara optimal dan diawasi secara ketat sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar sebagaimana dikutip dalam siaran pers Diskominfo Kepri.

Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa kerja sama dengan Bank BJB diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan terhadap program pembangunan prioritas di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepri juga menegaskan komitmennya untuk mengelola pinjaman daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

EKONOMI

Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.

HUKUM & KRIMINAL

Polemik proyek PT Gandasari Shipyard Bintan kini semakin menjadi perhatian publik. Sorotan tidak lagi hanya tertuju kepada kementerian di tingkat pusat, tetapi juga mengarah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dinilai tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.