TINTAJURNALISNEWS –Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi lintas instansi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah perairan yang dinilai strategis dan rawan disalahgunakan jaringan narkoba.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Kepala BNN RI melakukan koordinasi dengan jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) serta pemangku kepentingan terkait. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan pengawasan jalur perlintasan laut yang selama ini kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk dan keluar narkotika jaringan nasional maupun internasional.
Wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga memiliki posisi strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga dinilai menjadi kunci utama dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkoba.
BNN RI menegaskan pentingnya langkah preventif dan penegakan hukum yang terintegrasi, didukung dengan pertukaran informasi serta peningkatan pengawasan di wilayah perairan dan pelabuhan. Sinergi antara BNN, Polri, dan instansi terkait diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah Kepri dari ancaman peredaran narkotika.
Kegiatan kunjungan kerja ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika serta menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di daerah perbatasan.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
