TINTAJURNALISNEWS —Rapat lanjutan antara Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSP-KEP) dengan PT Saptaindra Sejati (SIS) serta PT Adaro Indonesia kembali digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, melalui surat undangan resmi DPRD Nomor B-989/DPRD-RIS/000.1.5/XI/2025.
Rapat tersebut mempertemukan kedua belah pihak dan turut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, Disnaker, aparat penegak hukum, TNI, hingga Kapolres Tabalong. Jalannya rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Perwakilan manajemen PT SIS, Toni Sunardi, menjelaskan bahwa keputusan perusahaan telah melalui prosedur dan didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun FSP-KEP menegaskan bahwa PHK terhadap seorang karyawan bernama Heriyadi tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Pihak serikat meminta manajemen meninjau ulang PHK tersebut dan memberikan kesempatan agar Heriyadi tetap bekerja. Serikat menilai tuduhan yang menjadi dasar pemutusan kerja tidak benar.
Kuasa hukum FSP-KEP sekaligus perwakilan DPP, Sahat Butar Butar, S.H., M.H., menyatakan bahwa persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
“Masalah ini lebih pada miskomunikasi, bukan pelanggaran berat. Manajemen seharusnya meninjau dengan hati, bukan menghakimi. Dampak PHK tidak hanya bagi Heriyadi, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Sahat juga mempersoalkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan manajemen dengan kebijakan pusat, serta mempertanyakan latar belakang perubahan nama atau peralihan PT Saptaindra Sejati menjadi Adaro Service/AlamTri. Menurutnya, peralihan tersebut layak menjadi perhatian publik.
Foto di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, melalui surat undangan resmi DPRD Nomor B-989/DPRD-RIS/000.1.5/XI/2025.
FSP-KEP juga menyampaikan keberatan terhadap aturan yang melarang pekerja yang menerima SPDK bekerja selama lima tahun di area operasional PT Adaro Indonesia, khususnya di wilayah Mine Permit Lubang 6.
Kebijakan itu dinilai merugikan tenaga kerja lokal yang pada akhirnya tidak dapat bekerja di daerah sendiri.
“Ini tidak adil bagi pribumi Kalimantan,” tegas Sahat.
Perwakilan FSP-KEP lainnya, Sahrul, menyoroti kepatuhan administrasi perusahaan, khususnya terkait operasional A2B (alat berat) di seluruh site PT Adaro Indonesia dan PT SIS.
Ia meminta DPRD Tabalong, Disnaker, dan instansi terkait seperti Badan Pajak Daerah untuk mengecek kelengkapan administrasi:
STNK alat berat
Pajak kendaraan dan operasional
Laporan penghasilan
Pelaporan administrasi kepada instansi pemerintah
“Jika ada ketidaksesuaian, pemerintah daerah harus bertindak tegas karena dapat menimbulkan potensi kerugian negara, terutama bagi Kabupaten Tabalong,” tegasnya.
Menurut FSP-KEP, masyarakat Tabalong kini menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini dan mendesak pemerintah daerah:
melakukan audit lapangan,
membuka informasi publik,
serta memastikan operasional perusahaan sesuai aturan.
Sahrul menegaskan bahwa FSP-KEP bersama DPP siap mengawal kasus ini hingga tingkat pusat apabila penyelesaian tidak ditemukan di daerah.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
