pemindahan narapidana narkotika dari Lapas Tanjunggusta ke Nusakambangan
TINTAJURNALISNEWS –Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menyewa pesawat komersial milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pemindahan narapidana narkotika dari Lapas Tanjunggusta ke Nusakambangan resmi dibatalkan. Proses pengadaan yang sempat ditayangkan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kode 10165374000 dinyatakan gagal dan tidak akan dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Mulyono, saat ditemui di sela kegiatan Iduladha di Lubukpakam, Deliserdang, Jumat (6/6). “Proses pengadaan paket sewa pesawat komersial itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Mulyono, upaya tersebut sejatinya merupakan bagian dari rencana aksi Pemprov Sumut dalam rangka menekan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Namun karena proses pengadaannya tidak berhasil, pihaknya akan melakukan kajian lanjutan terkait langkah selanjutnya.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rencana aksi penanganan narkoba di Sumut. Jadi setelah ini akan kita kaji ulang untuk menentukan opsi yang paling tepat dan efisien,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana penyewaan pesawat Garuda sempat ramai diperbincangkan publik dan media. Kebijakan ini dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah. Menanggapi hal itu, Mulyono menegaskan bahwa pemilihan Garuda Indonesia dilakukan atas dasar pertimbangan teknis dan kesiapan penyedia.
“Tentu sebelumnya sudah ada pertimbangan yang matang. Saat itu baru Garuda yang menyanggupi kebutuhan kita, maka penunjukan langsung diarahkan ke sana,” ungkap Mulyono.
Ia juga memastikan bahwa Pemprov Sumut tetap berkomitmen mengikuti kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat, di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Menurutnya, seluruh program dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta efisiensi anggaran.
“Pemprov Sumut, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, tegak lurus dengan kebijakan efisiensi Pemerintah. Semua kegiatan dirancang dengan penuh perhitungan agar pelaksanaannya efektif dan efisien,” tutup Mulyono.
Sumber: Info Sumut
Editor: TJN
