TINTAJURNALISNEWS –Langkah tegas namun produktif ditunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset negara. Melalui mekanisme resmi, empat kapal hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dimanfaatkan sebagai aset operasional negara.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan sebagai bagian dari strategi pemanfaatan barang rampasan agar tidak berhenti sebagai barang sitaan semata, melainkan dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik, khususnya dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan.
Empat kapal yang diserahkan merupakan hasil penanganan perkara yang telah inkrah. Setelah melalui proses hukum, aset tersebut kemudian dialihkan kepada kementerian terkait agar dapat dioperasionalkan, baik untuk patroli laut, pengawasan aktivitas perikanan, hingga mendukung pemberdayaan sektor kelautan secara berkelanjutan.
Langkah ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan optimalisasi aset negara. Dengan demikian, barang rampasan negara dapat memberikan nilai manfaat nyata dan berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat luas.
Serah terima kapal tersebut turut melibatkan jajaran Kejaksaan dan KKP guna memastikan pengelolaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke depan, kapal-kapal ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan di wilayah perairan Indonesia serta mendukung kedaulatan maritim nasional.
Pendekatan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai mengedepankan pola pemanfaatan aset hasil tindak pidana secara produktif bukan sekadar dimusnahkan, tetapi dihidupkan kembali untuk kepentingan bangsa.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung di kawasan Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Di tengah komitmen pemerintah memberantas pertambangan ilegal, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut masih berlangsung dan bahkan ditengarai telah menimbulkan kerusakan lingkungan hingga mengancam keselamatan masyarakat.
Pusat Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) menggelar Pelatihan dan Bimbingan Teknis Profesi Penerangan (Bimtekprofpen) Tahun Anggaran 2026 di Aula Dharma Gati Ksatria Jaya, Pusbekangad, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada 28–29 Juli 2026.
Pernyataan Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, yang menyatakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam razia di salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukumnya memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari hasil pemeriksaan di lapangan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., resmi melantik Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026).
