Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Warga Keluhkan Proyek DAM di Km 12, Warga Desak Pemerintah Daerah Tegur Pelaksana yang Abaikan Dampak Lingkungan

Avatar photo
137
×

Warga Keluhkan Proyek DAM di Km 12, Warga Desak Pemerintah Daerah Tegur Pelaksana yang Abaikan Dampak Lingkungan

Sebarkan artikel ini
,"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"355553944004201","type":"ugc"}]}}

Foto Ilustrasi Tinta Jurnalis News

Tintajurnalisnews – Proyek pembangunan DAM di Km 12, Tanjungpinang Timur Kepulauan Riau, kembali menuai keluhan dari warga sekitar.

Salah seorang warga yang tinggal hanya berjarak puluhan meter dari lokasi proyek, Z menyampaikan keresahannya terkait dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek tersebut.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menurut Z, dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi berdampak langsung pada masyarakat, seperti debu, getaran, dan polusi, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sekitar.

Namun, hingga saat ini, ia merasa belum pernah ada upaya dari pihak kontraktor untuk menginformasikan dampak yang akan ditimbulkan.

“Dalam pelaksanaan proyek DAM ini, kami sebagai warga yang terdampak langsung tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Padahal, proyek ini sangat mengganggu.

BACA JUGA:  BRAVO! Tolak Mobil Dinas Baru, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Selamatkan Rp 6 Miliar untuk Rakyat!

Mulai dari debu, getaran akibat pemasangan pailing, hingga suara bising yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Kami sulit beristirahat di rumah,” ungkap Z pada Kamis (3/10).

Selain masalah sosialisasi, Z juga menyoroti ketiadaan kompensasi yang biasanya diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau sebagai ganti rugi atas gangguan yang terjadi selama proyek berlangsung.

“Tidak ada kompensasi apa pun. Jika ada yang mengatakan sudah ada kompensasi, itu mungkin pribadi, bukan untuk keseluruhan warga,” lanjut Z dengan kecewa.

Lebih jauh, Z berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan teguran keras kepada pihak pelaksana proyek. Ia menyayangkan jika pemerintah hanya berdiam diri atas kejadian ini tanpa tindakan nyata.

BACA JUGA:  Pergantian Pimpinan di Polresta Tanjungpinang, EDO JURNALIS Sampaikan Ucapan Selamat

“Harusnya pemerintah daerah tidak tinggal diam. Mereka harus menegur pelaksana proyek ini agar lebih memperhatikan dampak terhadap masyarakat,” tegas Z.

Keluhan ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan proyek, khususnya dalam menjaga komunikasi dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar.

Masyarakat berharap pihak kontraktor dan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Berita Ini Masih Butuh Konfirmasi Selanjutnya. (Redaksi)