TINTAJURNALISNEWS —Polemik aktivitas pendulangan timah tradisional di Pulau Singkep kembali menjadi sorotan publik. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi masyarakat, warga tempatan justru masih dilarang melakukan aktivitas pendulangan timah tradisional, sementara perusahaan tambang tetap dapat beroperasi dengan legalitas yang dimiliki.
Kondisi tersebut menuai kritik tajam dari Datok Agus Ramdah, anak tempatan Singkep sekaligus Ketua DPD LAMI Kepulauan Riau.
Menurutnya, negara jangan sampai hanya hadir untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat kecil, tetapi abai dalam menghadirkan solusi dan keadilan bagi rakyat tempatan yang menggantungkan hidup dari aktivitas pendulangan tradisional.
“Jangan jadikan rakyat Singkep penonton di tanah sendiri. Ketika perusahaan diberi ruang menambang, masyarakat kecil juga harus diberikan ruang hidup yang adil dan manusiawi,” tegas Datok Agus Ramdah.
Ia mengatakan, masyarakat Singkep bukan ingin melakukan aktivitas ilegal ataupun merusak lingkungan secara besar-besaran. Namun masyarakat hanya berusaha mencari nafkah dengan cara tradisional di tengah minimnya peluang kerja di Kabupaten Lingga.
“Masyarakat kita mendulang secara tradisional untuk menyambung hidup, bukan menggunakan alat besar ataupun melakukan perusakan besar-besaran. Jangan rakyat kecil terus yang ditekan,” ujarnya.
Datok Agus Ramdah juga menyoroti lambannya realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Lingga yang hingga kini belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang tradisional.
“Kalau alasan pemerintah adalah aturan, maka pemerintah juga wajib mempercepat solusi. Jangan hanya bicara ilegal, sementara legalitas untuk rakyat tidak kunjung diberikan,” sentilnya.
Menurutnya, ketimpangan yang dirasakan masyarakat saat ini perlahan memunculkan rasa ketidakadilan sosial di tengah masyarakat tempatan.
“Rakyat melihat perusahaan bisa beroperasi, sementara mereka yang hanya ingin mencari makan justru terus dilarang. Ini yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah daerah maupun pusat,” katanya.
Ia meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat Singkep dan segera menghadirkan langkah konkret untuk memberikan ruang legal dan pengawasan yang jelas terhadap aktivitas pendulangan tradisional masyarakat.
“Negara jangan tajam ke rakyat kecil. Kekayaan alam daerah ini seharusnya juga memberi manfaat bagi masyarakat tempatan, bukan membuat rakyat semakin tersisih di negeri sendiri,” tutup Datok Agus Ramdah.
