Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS –Kabar gembira datang dari parlemen! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mengumumkan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh dan mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia! Ini adalah langkah strategis di tengah dinamika global yang semakin menantang, menandakan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan bangsa.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Menkeu Sri Mulyani memaparkan rencana ambisius ini. Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 akan menitikberatkan pada pencapaian swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan industrialisasi nasional. Ini semua akan menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan negara kita.
“Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kita akan pastikan pertumbuhan ekonomi nasional berdampak nyata dan peningkatan kesejahteraan makin merata,” tegas Menkeu. Ini menunjukkan bahwa intervensi negara akan dilakukan secara proporsional, bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan sosial.
Di tengah fragmentasi geopolitik dan melemahnya ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan, serta tidak berpihak pada kekuatan manapun. KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak ini sekaligus mengakselerasi transformasi struktural Indonesia.
Ada delapan agenda prioritas yang akan menjadi fokus utama:
* Ketahanan pangan
* Ketahanan energi
* Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
* Mewujudkan pendidikan bermutu
* Kesehatan yang berkualitas
* Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM
* Pertahanan semesta
* Serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Menkeu juga memastikan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 akan diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, mengoptimalkan pendapatan negara tanpa mengganggu iklim investasi, dan mengelola pembiayaan secara hati-hati (prudent) dan berkelanjutan (sustainable). Prinsip efisiensi dan efektivitas akan menjadi roh utama dalam alokasi anggaran.
Sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan yang inklusif.
Menkeu Sri Mulyani menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan konstruktif mereka. “Seluruh pandangan dan masukan ini adalah bagian kolektif untuk merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap gejolak dan menjawab harapan besar masyarakat,” pungkasnya.
Ini adalah angin segar bagi masa depan Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah siap menghadapi tantangan dan terus berupaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Sumber: Kemkeu RI
