Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Targetkan Realisasi 98 Persen, Menteri Nusron Paparkan Progres Anggaran di Hadapan Komisi II DPR RI

Avatar photo
113
×

Targetkan Realisasi 98 Persen, Menteri Nusron Paparkan Progres Anggaran di Hadapan Komisi II DPR RI

Sebarkan artikel ini
Nusron Wahid
Picsart-24-03-26-04-51-32-353

TINTAJURNALISNEWS -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian realisasi anggaran 2025 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan realisasi anggaran hingga 98 persen pada akhir tahun.

Menurut Nusron, pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA Tahun 2025 mengalami penyesuaian melalui blokir efisiensi, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan Kementerian ATR/BPN tersisa sebesar Rp 6,39 triliun dari total pagu sebelumnya sebesar Rp 6,97 triliun.

“Realisasi anggaran hingga Triwulan III telah mencapai Rp 4,79 triliun, atau 75,01 persen dari total pagu efektif. Dengan melihat progres ini, kami memproyeksikan hingga akhir tahun realisasi kemungkinan besar dapat menyentuh angka maksimal 98 persen,” ujar Nusron di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi fokus kementeriannya terhadap pencapaian output dan outcome program secara optimal. Nusron menambahkan, efisiensi dilakukan sesuai arahan pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, namun tetap memastikan seluruh layanan pertanahan dan reforma agraria berjalan sesuai target.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian memberikan sejumlah masukan terkait percepatan penyelesaian sertifikasi tanah, peningkatan kualitas layanan digital pertanahan, serta keberlanjutan program strategis nasional.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen menuntaskan seluruh agenda yang telah dituangkan dalam perencanaan anggaran 2025 sambil memastikan serapan anggaran tetap akuntabel dan tepat sasaran.

 

Sumber: Kementerian ATR/BPN

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.