TINTAJURNALISNEWS –Audiensi Aliansi Madura Indonesia (AMI) di DPRD Kota Surabaya mendadak menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola dana reses. Dalam forum resmi tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) dinilai belum mampu memaparkan secara rinci mekanisme, dasar aturan, serta sistem pengawasan pengelolaan dana reses.
Padahal, Sekretariat DPRD merupakan unsur administratif yang berperan penting dalam proses pencairan, verifikasi hingga pertanggungjawaban dana reses yang bersumber dari APBD.
Situasi itu berlangsung di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bachtiyar Rifai. Bagi AMI, ketidakjelasan penjelasan tersebut memunculkan tanda tanya serius terkait sistem kontrol internal dalam pengelolaan anggaran publik.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa transparansi dan pemahaman aturan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jika pejabat administrasi tidak dapat menjelaskan aturan dasarnya secara terang, maka publik wajar mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan pengelolaan uang rakyat dijalankan,” tegas Baihaki.
AMI menyampaikan kekhawatiran bahwa lemahnya pemahaman administratif berpotensi menimbulkan celah kesalahan prosedur, bahkan dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran reses, termasuk isu terkait pengadaan konsumsi atau catering yang turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Sebagai bentuk langkah lanjut, AMI menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk meminta pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Namun jika dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada penegakan hukum yang transparan dan profesional,” tambahnya.
AMI juga mendesak pimpinan DPRD Kota Surabaya memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai mekanisme pengawasan dana reses serta tanggung jawab administratif Sekretariat DPRD, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Sekretariat DPRD Kota Surabaya terkait poin-poin yang dipersoalkan dalam audiensi tersebut.
Sumber: AMI – Editor: TJN
