TINTAJURNALISNEWS –Dalam rangka mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, Polsek Tambusai Utara, Polres Rokan Hulu, melaksanakan kegiatan Minggu Kasih dengan menyambangi jemaat Gereja HKBP Maranata Rantau Kasai, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Minggu (18/1/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.40 WIB tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Kapolri serta Quick Wins Presisi, yang bertujuan membangun komunikasi dua arah secara langsung antara kepolisian dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, personel Polsek Tambusai Utara berdialog bersama pengurus dan jemaat gereja untuk menyerap berbagai saran, kritik, serta masukan terkait pelayanan kepolisian dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Tambusai Utara.
Jemaat juga diajak berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan, termasuk melalui pemberdayaan pemuda gereja.
Kapolsek Tambusai Utara menegaskan bahwa kegiatan Minggu Kasih menjadi sarana penting bagi Polri untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi secara terbuka.
“Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui Minggu Kasih ini, kami membuka ruang komunikasi agar setiap masukan maupun keluhan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Aipda Marwanto, S.H., Aipda Heri Parnanda, dan Bripda Martahan Ringo Ringo bersama jemaat Gereja HKBP Maranata. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.
Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah, berharap Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026, menyusul penetapan lima orang tersangka dalam perkara tersebut.
Fransiska Mawar Menik memenuhi panggilan Polda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjalani klarifikasi terkait unggahannya di media sosial Threads yang mengkritik pemadaman listrik atau blackout berkepanjangan di Kota Batam.
Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan kembali menjadi sorotan di Batam. Perhatian kini tertuju pada informasi mengenai dugaan pemberian uang koordinasi kepada sejumlah pihak agar peredaran rokok tersebut tidak menjadi bahan pemberitaan.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK memberikan waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap aturan tersebut.
