Kementerian Hukum
TINTAJURNALISNEWS –Sebanyak 863 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi bergabung dengan Kementerian Hukum setelah mengikuti pembukaan Orientasi CPNS Tahun 2024 yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pembekalan bagi para CPNS yang akan mengemban tugas setelah transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Acara pembukaan orientasi dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Para CPNS harus memahami secara utuh struktur organisasi dan mampu menerapkan prinsip birokrasi modern sebagaimana yang dikemukakan Max Weber,” tegas Wamenkum.
Wamenkum menjelaskan beberapa prinsip birokrasi ala Max Weber yang relevan untuk ASN saat ini, antara lain:
- Struktur hierarki yang jelas
- Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi
- Kepatuhan terhadap aturan tertulis
- Profesionalisme dalam hubungan kerja (impersonalitas)
- Pengambilan keputusan yang rasional dan efisien
- Perlakuan yang konsisten dan adil bagi semua pihak
Menurut Edward, prinsip-prinsip tersebut merupakan bekal penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya telah membuka 9.070 formasi CPNS berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024. Proses seleksi mendapat animo tinggi dari masyarakat dengan total 491.651 pelamar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.951 pelamar dinyatakan lulus, yang tersebar di tiga kementerian baru:
- 7.863 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 863 di Kementerian Hukum
- 224 di Kementerian HAM
Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1793/M.SM.0100/2025 tertanggal 4 Mei 2025, formasi untuk Kementerian Hukum ditetapkan sebanyak 979 orang. Namun, karena 114 formasi tidak terpenuhi dan dua peserta mengundurkan diri, maka hanya 863 formasi yang diproses untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Dari jumlah tersebut, 335 CPNS akan ditempatkan di unit pusat, sedangkan 528 CPNS akan bertugas di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Yang menarik, terdapat 37 formasi khusus untuk penyandang disabilitas dan 19 formasi bagi putra/putri asal Kalimantan, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap inklusivitas dan pemerataan kesempatan dalam birokrasi nasional.
Di wilayah, kegiatan pembukaan orientasi juga berlangsung secara virtual. Seperti di Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, acara diikuti dari Aula Bangsal Garuda. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Meurah Budiman, Kadiv Pelayanan Hukum Purwandani H. Pinilihan, Kabag TU dan Umum Arabi, serta 14 CPNS yang akan bertugas di wilayah tersebut.
Dengan dimulainya orientasi ini, diharapkan seluruh CPNS mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN serta siap bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik.
Sumber: Kementerian Hukum
