Wamenkum HAM, Edward Omar Sharif Hiariej
TINTAJURNALISNEWS.CO.ID –Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej, mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk melihat kebijakan tersebut sebagai peluang dalam meningkatkan kapasitas diri serta efektivitas kinerja.
“Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat tetap memberikan hasil optimal meski dengan sumber daya yang terbatas,” ujar Wamenkum dalam apel pagi bersama jajaran kementerian, Senin (3/2/2025).
Pria yang akrab disapa Prof. Eddy ini menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output terukur.
Beberapa poin utama dalam kebijakan efisiensi ini mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%, pembatasan kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD), serta pengurangan honorarium tim kerja.
“Pemerintah memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas,” tegas Eddy.
Ia berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Eddy meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalisme serta menghasilkan kinerja yang maksimal demi kepentingan masyarakat.
Dengan semangat inovasi dan efisiensi, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi publik.
