TINTAJURNALISNEWS –Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan Tim Puslitbang Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian strategis terkait optimalisasi alat material khusus (almatsus) Dalmas serta penguatan peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama Polda Kepri, Senin (2/3).
Penelitian ini mengangkat dua fokus utama, yakni optimalisasi Almatsus Dalmas Polri guna penanganan unjuk rasa berpotensi konflik dalam rangka mewujudkan harkamtibmas, serta peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan demi tercapainya swasembada pangan nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Karo SDM Polda Kepri, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol. Guno Pitoyo, S.I.K., M.H., narasumber eksternal dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Suryadi, M.T., Wadir Samapta Polda Kepri, personel Ditsamapta, personel Logistik, serta personel Spripim Polda Kepri.
Dalam sambutannya, perwakilan Polda Kepri menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja kepolisian, khususnya dalam optimalisasi penggunaan Almatsus Dalmas serta mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah hukum Polda Kepri.
Ketua Tim Penelitian, Kombes Pol. Guno Pitoyo, menjelaskan bahwa kedatangan tim bertujuan menggali data dan masukan terkait efektivitas peralatan Dalmas di Polda Kepri sekaligus mengkaji kontribusi Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Ia berharap partisipasi aktif para narasumber dan responden dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas kebijakan dan operasional kepolisian.
Dalam aspek pengendalian massa, Puslitbang Polri menyoroti pentingnya optimalisasi Almatsus Dalmas yang digunakan secara bertahap melalui pendekatan preemtif, preventif, persuasif, dan humanis. Peralatan tersebut meliputi helm, tameng, tongkat, body protector, kendaraan taktis seperti AWC dan APC, senjata non-mematikan, serta perlengkapan pendukung lainnya. Optimalisasi ini bertujuan menjamin keselamatan personel sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam setiap penanganan unjuk rasa.
Meski demikian, penelitian juga mencatat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah dan kondisi peralatan yang belum sepenuhnya optimal, kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika eskalasi situasi, kurangnya pemeliharaan rutin, serta perlunya peningkatan pelatihan personel agar adaptif terhadap karakteristik unjuk rasa modern.
Selain itu, tim peneliti turut mengkaji peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada penguatan produksi dan distribusi komoditas jagung guna mewujudkan swasembada pangan.
Polri tidak hanya berperan dalam aspek pengamanan, tetapi juga melalui pemanfaatan pekarangan bergizi, optimalisasi lahan produktif, pengawasan distribusi pangan, serta rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Pertanian. Pendekatan ini menegaskan transformasi peran Polri sebagai fasilitator, koordinator lintas sektor, sekaligus pendamping masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah produksi dan distribusi pangan.
Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melalui pengisian kuesioner daring oleh responden internal pengguna Almatsus Dalmas serta wawancara mendalam kepada informan terkait.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kepri mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian, informasi peta kerawanan, maupun ingin menyampaikan pengaduan agar menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps yang tersedia di Google Play Store dan App Store.
Dengan semangat Polri Untuk Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi landasan penguatan kebijakan strategis guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan nasional.
