Foto Lokasi
TINTAJURNALISNEWS -Langkah Polres Bintan dalam menertibkan tambang pasir ilegal pada 15 Juli 2025 lalu, yang hanya berujung pada penangkapan dua orang pekerja, kini menjadi sorotan tajam publik. Operasi tersebut justru memicu pertanyaan besar: mengapa penindakan baru dilakukan sekarang, padahal aktivitas tambang ilegal sebelumnya berlangsung terang-terangan?
Warga menyebut bahwa sepanjang April hingga Juni 2025, tambang pasir ilegal beroperasi secara masif di sejumlah titik seperti Kawal, Malang Rapat, Korindo, hingga Kampung Banjar, tanpa satu pun tindakan hukum yang berarti.
“Akhir April sampai Juni itu tambang jalan besar-besaran, bang. Terang-terangan. Tapi kenapa waktu itu dibiarkan? Sekarang baru nangkap, itu pun cuma pekerja yang ditangkap. Kasihan, rakyat kecil yang dijadikan tumbal,” ujar seorang warga kepada Tinta Jurnalis News saat ditemui di sebuah kedai kopi Kampung Banjar, Senin (22/7/2025).
Tak hanya itu, warga juga mengungkap penertiban sebelumnya yang dinilai hanya formalitas belaka. Salah satunya adalah razia di Kampung Banjar pada Senin (28/4/2025), yang meski sempat memasang garis polisi di lokasi, namun operasinya tak berlanjut.
“Saya lihat sendiri, empat orang diamankan waktu itu. Tapi besoknya sudah bebas. Parahnya lagi, lokasi yang sudah dikasih police line, malah buka lagi dua minggu kemudian. Aneh nggak tuh?” tambahnya dengan nada geram.
Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah, turut angkat suara. Ia menyebut bahwa penegakan hukum seperti ini justru mencoreng wibawa institusi.
“Penegakan hukum harusnya tegak lurus, bukan hanya menyasar pekerja lapangan. Mana penindakan terhadap pemodal, penampung, dan koordinator? Kalau mau bersih, sikat semua. Jangan ada tebang pilih!” tegas Datok Agus kepada Tinta Jurnalis News, Senin (22/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. “Kalau hanya simbolik, masyarakat makin tidak percaya. Harus ada tindakan nyata dan adil. Jangan sampai ini jadi sekadar teater penertiban,” lanjutnya.
Menurutnya, penanganan tambang ilegal bukan sekadar soal pelanggaran hukum, tapi menyangkut harga diri institusi kepolisian. “Kami ingatkan, jangan main-main. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau memang serius, tunjukkan!” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Media TINTA JURNALIS NEWS masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pihak Polres Bintan terkait dugaan ketimpangan dalam penanganan tambang pasir ilegal tersebut.
