TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah pusat terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Hal ini terlihat saat Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, melakukan peninjauan langsung ke Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/4/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Papua Tengah.
Dalam peninjauan di Bandara Douw Aturure, Wakil Presiden melihat langsung kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul vital mobilitas masyarakat. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menjelaskan bahwa bandara yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas penting, mulai dari runway, apron, taxiway hingga terminal penumpang dan kargo.
Seiring meningkatnya aktivitas penerbangan pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi, runway bandara telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter. Perpanjangan ini memungkinkan pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing untuk mendarat, meski sejumlah fasilitas masih menyesuaikan standar pesawat ATR.
Wapres menegaskan bahwa pengembangan lanjutan harus segera dilakukan, meliputi perluasan terminal, pelebaran runway, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan seperti kendaraan pemadam kebakaran berstandar pesawat besar. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab lonjakan kebutuhan transportasi udara sekaligus membuka akses ekonomi baru di Papua Tengah.
Selanjutnya, rombongan meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi. Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum mampu melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan secara optimal.
Keterbatasan fasilitas, termasuk trestle dan meningkatnya penggunaan kontainer 40 feet, menjadi tantangan dalam proses bongkar muat. Padahal, Pelabuhan Nabire memegang peranan strategis sebagai jalur distribusi logistik bagi delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut.
Untuk itu, pemerintah mendorong perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi distribusi barang.
Dalam arahannya, Wakil Presiden menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi antara sektor transportasi udara dan laut. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal, tidak hanya memperlancar mobilitas dan distribusi logistik, tetapi juga membuka peluang investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Deputi I Kemenko Polkam Heri Wiranto.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa percepatan pembangunan Papua Tengah bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju konektivitas yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
