Banggar DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenko Polkam 2027 Sebesar Rp392,2 Miliar
Sebarkan artikel ini
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI membahas pagu anggaran Kementerian Koordinator Kabidang Politik dan Keamanan Tahun Anggaran 2027 [Dok: Kemenko Polkam RI]
TINTAJURNALISNEWS —Dalam keterangan yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp392,2 miliar sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Persetujuan pagu anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polkam dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan di bidang politik dan keamanan.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama jajaran menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI,
Kemenko Polkam menyebut dukungan anggaran tersebut akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat upaya menjaga stabilitas nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Turut hadir dalam rapat tersebut para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi Kemenko Polkam, Inspektur Kemenko Polkam, serta Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama Kemenko Polkam..
Pengamat sosial Jacob Ereste mengapresiasi langkah anggota Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto yang mendorong transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Polemik pendidikan yang dialami siswi berinisial C di Kota Tanjungpinang kian berlarut dan kembali menjadi sorotan. Persoalan yang bermula dari ketidaksinkronan data administrasi pendidikan kini disebut tidak hanya berdampak pada status siswa dalam sistem, tetapi juga merambat hingga ke proses pembelajaran dan momen pembagian rapor di SMP Negeri 7 Tanjungpinang.
Dentuman musik dan semangat kreativitas generasi muda mewarnai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui Gigs Band and Moshing Competition Kapolda Cup Tahun 2026, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menghadirkan ruang ekspresi bagi para musisi muda untuk menunjukkan bakat dan karya terbaik mereka.
Polemik administrasi pendidikan yang dialami seorang siswi berinisial C di Kota Tanjungpinang kini semakin menjadi sorotan. Setelah perbedaan antara dokumen pendidikan dan data dalam sistem pendidikan nasional terungkap, keluarga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turun tangan untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh.
