TINTAJURNALISNEWS —Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Diskominfo Sumut, penyesuaian hasil evaluasi tersebut membuat pendapatan daerah meningkat menjadi Rp12,955 triliun, atau naik sekitar Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun.
Sementara itu, belanja daerah setelah penyesuaian tercatat sebesar Rp13,337 triliun, meningkat Rp1,658 triliun dari sebelumnya Rp11,678 triliun.
Related Posts:
Pembahasan tindak lanjut evaluasi tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga. Dalam rapat itu, Pj Sekretaris Daerah Sumut sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur Tumanggor, memaparkan hasil penyesuaian rancangan P-APBD 2026.
Penyesuaian mencakup struktur pendapatan dan belanja daerah, rekapitulasi pagu anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.
Timur menjelaskan, hasil evaluasi Kemendagri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penjabaran P-APBD 2026 sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kenaikan pendapatan daerah tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, peningkatan belanja daerah menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran dalam rancangan perubahan APBD.
Dalam pembahasan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026.
Meski demikian, ia mendorong Pemprov Sumut memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Menurutnya, kebutuhan penanganan dampak bencana alam masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
Yahdi juga menyarankan pemerintah daerah menjajaki alternatif sumber pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah. Selain itu, ia mendorong Pemprov Sumut menyampaikan permohonan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang meminta Pemprov Sumut mencari terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Ia mengusulkan sejumlah opsi, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, pembiayaan alternatif tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan dan pemulihan pascabencana.
