TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah resmi menyiapkan Paket Ekonomi 2025 dan program Penyerapan Tenaga Kerja yang mencakup total 8+4+5 program strategis.
Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/09/2025).
Pemerintah memfokuskan delapan program utama di tahun 2025, di antaranya:
1. Program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan target penerima manfaat 20 ribu fresh graduate.
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata dengan target 552 ribu pekerja.
3. Bantuan pangan 10 kg beras selama dua bulan bagi 18,3 juta KPM.
4. Subsidi iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik, dengan target 731.361 orang.
5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, target 1.050 unit.
6. Program padat karya tunai (cash for work) dengan target 609.465 orang.
7. Percepatan deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L & RDTR Digital ke OSS), target 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah di 2026.
8. Program perkotaan, berupa peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan ruang bagi gig economy.
Empat program lanjutan juga akan diperkuat di tahun 2026, yaitu:
1. Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga 2029.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata.
3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya.
4. Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah.
Selain itu, pemerintah menargetkan lima langkah strategis penyerapan tenaga kerja:
1. 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, target 1 juta anggota pada Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih, target jangka panjang 4.000 titik dengan serapan 200 ribu tenaga kerja.
3. Revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Pantura, target 168 ribu tenaga kerja.
4. Modernisasi 1.000 kapal nelayan, dengan potensi serapan 200 ribu tenaga kerja.
5. Penanaman kembali 870 ribu hektare perkebunan rakyat, target menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kesempatan kerja dan daya tahan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Sumber: BPMI Setpres
