Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

TINTAJURNALISNEWS –Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali berdialog dengan awak media di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9). Dalam kesempatan itu, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf dan keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. “Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan kesengajaan. Namun hal ini menjadi bahan evaluasi dan catatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak mendapatkan penanganan secepat dan sebaik mungkin. “Yang kedua, tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi dan perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang transparansi dapur MBG di wilayah yang terdampak keracunan, Mensesneg menegaskan evaluasi akan dilakukan secara terbuka. “Kalau memang itu adalah faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang dimaksud. Namun sanksi yang diterapkan juga jangan sampai mengganggu sisi operasional sehingga penerima manfaat tetap mendapatkan MBG,” jelasnya.
Terkait usulan dari DPR agar program MBG dialihkan menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah membuka diri atas berbagai ide. “Sejak dulu banyak ide yang muncul. Bukan berarti ide ini tidak baik atau ide yang satu lebih baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap terbaik untuk saat ini. Bahwa masih ada catatan-catatan, itu kita akui dan kita akan terus berkomitmen memperbaikinya,” ungkapnya.
Sementara soal isu “5 ribu dapur fiktif” yang beredar di media sosial dan disebut oleh anggota DPR, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menindaklanjutinya. “Nanti coba kami cek juga dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” pungkasnya.
Sumber: Mensesneg












