Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan sinergi erat antara pemerintah, media, dan masyarakat guna menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.
“Indeks Kemerdekaan Pers harus kita maknai sebagai cermin kualitas demokrasi. Angka yang kita peroleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan pers terjamin dan terlindungi. Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” tegas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melalui Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Marsma TNI Arifien Sjahrir pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tingkat Nasional 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan.
Forum ini digelar untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai model praktik baik peningkatan IKP nasional, sekaligus ruang pembelajaran bagi provinsi lain yang masih memiliki capaian IKP rendah.
Sejumlah isu strategis ikut disoroti, mulai dari perlindungan jurnalis agar aman saat bertugas, independensi media dari intervensi politik dan kepentingan bisnis, hingga perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai produk kekayaan intelektual. Penguatan hak cipta disebut penting untuk menopang model bisnis media dan keberlanjutan ekonomi pers.
Kalimantan Selatan sendiri berhasil meraih nilai IKP tertinggi nasional tahun 2024 dengan skor 80,91 (kategori “Bebas”). Capaian ini ditopang kemitraan setara pemerintah daerah–media, keterbukaan informasi publik melalui PPID dan portal Satu Data Banua, kebijakan perlindungan pers, serta penguatan ekosistem jurnalisme sehat lewat verifikasi media, konsorsium pers, uji kompetensi wartawan, dan pembinaan komunitas informasi masyarakat.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya memperkuat indikator IKP di seluruh daerah. Ke depan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas jurnalis, hingga advokasi perlindungan hukum bagi insan pers akan terus difasilitasi demi memperkuat demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Sumber: Kemenko Polkam RI
