Penutupan Operasi Laut Terpadu dan Launching Satgas Pemberantasan Penyelundupan
TINTAJURNALISNEWS -Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri langsung acara penutupan Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya & Wallacea Semester I Tahun 2025 yang digelar di Kanwil Bea Cukai Kepri, Selasa (29/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan Satgas Pemberantasan Penyelundupan sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan laut nasional.
Acara ini dipimpin langsung oleh Dirjen Bea dan Cukai serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kepri, pejabat tinggi TNI-Polri, dan sejumlah perwakilan instansi strategis lainnya.
Dirjen Bea dan Cukai dalam sambutannya memaparkan capaian signifikan sepanjang pelaksanaan operasi laut yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025.
Operasi ini melibatkan 43 unit kapal patroli dan 816 personel gabungan, dengan hasil total 14.657 penindakan secara nasional. Nilai barang sitaan diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun, dengan 252 penindakan terjadi langsung di wilayah laut.
Beberapa kasus besar yang berhasil diungkap dalam operasi ini, antara lain:
- 2 ton sabu yang diamankan di perairan Kepri, diperkirakan menyelamatkan 51 juta jiwa dari ancaman narkotika.
- 49,9 ton pasir timah ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia.
- 51,2 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan di Perairan Riau.
Lebih lanjut, Satgas Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk pada Juli 2025, dalam waktu singkat telah mencatat 1.645 penindakan tambahan. Salah satu keberhasilan mencolok adalah penggagalan penyelundupan 23 juta batang rokok ilegal di wilayah Pulau Pendamaran.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa pihaknya siap dan berkomitmen penuh mendukung langkah Bea Cukai dan seluruh unsur maritim terkait dalam pemberantasan penyelundupan.
“Polda Kepri siap menjaga perairan dari ancaman penyelundupan yang dapat merugikan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan wilayah,” tegas Kapolda.
Langkah sinergis ini menjadi bagian penting dalam perlindungan penerimaan negara sekaligus mendukung program strategis nasional, utamanya di wilayah perairan yang rawan tindak penyelundupan.
