TINTAJURNALISNEWS –Kantor Imigrasi Tanjungpinang bersama BNN Kota Tanjungpinang menggelar sosialisasi bahaya narkotika yang dilanjutkan dengan tes narkoba mendadak terhadap seluruh pegawai sebagai upaya menjaga lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN Kota Tanjungpinang, Kombes Pol. Mohamad Dafi Bastomi, S.H., S.I.K., M.I.K., memberikan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika serta pentingnya menjauhi narkoba.
Tes narkoba dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan hasil yang objektif dan transparan. Seluruh pegawai mengikuti pemeriksaan dengan tertib dan kooperatif.
Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Erwin Hariyadi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga profesionalisme dan integritas pegawai.
“Tes narkoba ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja,” tegasnya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pegawai Kantor Imigrasi Tanjungpinang dinyatakan negatif narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan kerja yang bebas narkotika serta mendukung pelayanan publik yang optimal.
Pemberitaan mengenai pihak yang disebut sebagai “penadah” kabel hasil pencurian Jembatan Dompak yang masih menghirup udara bebas kembali menjadi sorotan. Salah satu media sebelumnya memberitakan adanya dugaan pihak yang menerima atau menampung kabel hasil pencurian tersebut, sekaligus mempertanyakan perkembangan proses hukumnya.
Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus berjalan. Hingga Minggu (13/9/2026), Polda Riau dan jajaran telah menangani 55 perkara Karhutla dengan 55 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Penggerebekan HH Club Planet 3.0 oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 10 Agustus 2026 kembali menyoroti pengawasan tempat hiburan malam (THM) di Batam.
Tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, tengah menjadi perhatian serius masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sejumlah persoalan terkait administrasi, laporan pertanggungjawaban hingga kondisi keuangan desa dipertanyakan dan kini didorong untuk mendapatkan klarifikasi secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
