TINTAJURNALISNEWS –Rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kunjungan atau blusukan ke berbagai daerah di Indonesia mulai Juni 2026 dinilai dapat memberikan banyak manfaat, baik dari sisi pendidikan politik masyarakat maupun pemetaan kekuatan politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Pengamat pembangunan bangsa, Jacob Ereste, menilai agenda tersebut dapat menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengaruh politik Jokowi masih mendapat dukungan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, kegiatan blusukan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk melihat respons publik terhadap sejumlah figur yang memiliki keterkaitan politik dengan Jokowi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.
“Program ini dapat menjadi ajang untuk mengetahui sejauh mana dukungan masyarakat terhadap sosok Jokowi dan arah politik yang akan berkembang menjelang Pemilu 2029,” tulis Jacob Ereste dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2026).
Ia menilai, pelaksanaan program blusukan berskala nasional tentu membutuhkan persiapan matang, mulai dari perencanaan kegiatan, mobilisasi relawan, penyelenggaraan forum dialog hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Namun di balik aspek teknis tersebut, Jacob menyoroti manfaat yang lebih besar, yakni peluang untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Melalui dialog langsung dengan warga, berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di daerah dapat diketahui secara lebih nyata.
Selain itu, kegiatan tersebut juga dianggap mampu menjadi tolok ukur tingkat kedewasaan politik masyarakat. Menurutnya, respons masyarakat terhadap berbagai agenda politik dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kesadaran politik rakyat di tingkat akar rumput.
Jacob juga menilai bahwa interaksi langsung antara tokoh politik dan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi berbagai kebutuhan riil warga sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Jika agenda tersebut benar-benar dimulai pada Juni 2026 dan berjalan secara efektif, ia memperkirakan hasilnya akan terlihat pada momentum Pemilu 2029. Berbagai aspek seperti kekuatan jaringan politik, kemampuan komunikasi publik, hingga tingkat penerimaan masyarakat terhadap gagasan yang ditawarkan dapat diukur melalui program tersebut.
Pada akhirnya, Jacob menegaskan bahwa blusukan ke berbagai daerah bukan hanya soal kepentingan politik elektoral, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh proses tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
