AMI Tolak Wacana Pemekaran Dapil Surabaya, Minta Demokrasi Tidak Dijadikan Kepentingan Politik

Kualitas Terbaik Untuk Hidup Lebih Baik

Lihat Sekarang

TINTAJURNALISNEWS –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Organisasi tersebut menilai pemekaran dapil bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi memunculkan polemik baru dalam pelaksanaan demokrasi.

Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

Menurut Baihaki, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, dilakukan secara transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang pelaksanaan pemilu.

“Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang membuka ruang bagi kepentingan segelintir pihak,” ujarnya.

AMI juga mengingatkan penyelenggara pemilu agar tetap menjaga independensi dalam setiap kebijakan yang diambil. Organisasi tersebut meminta agar tidak ada kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan kelompok atau kepentingan politik tertentu.

Selain itu, AMI menilai perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dibandingkan membahas perubahan dapil yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.

AMI mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan elektoral. Jika perubahan dapil tetap akan dilakukan, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

AMI menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak menjadi alat kepentingan politik sesaat. Organisasi tersebut berharap setiap perubahan dalam sistem demokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kecurigaan maupun perpecahan.