TINTAJURNALISNEWS —Polda Metro Jaya menegaskan penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi melalui media elektronik yang melibatkan seorang pria berinisial CAN merupakan murni tindak lanjut laporan masyarakat. Kepolisian membantah adanya keterkaitan penanganan perkara tersebut dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Penegasan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., dalam keterangannya terkait proses penanganan perkara yang ditangani Direktorat Siber Polda Metro Jaya.
Menurut keterangannya, perkara bermula dari laporan seorang warga berinisial DW pada 3 November 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk dugaan pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan persoalan penggelapan dana sebesar Rp500 juta.
Polda Metro Jaya menjelaskan, proses penanganan perkara telah melalui tahapan pemeriksaan terhadap pelapor, sejumlah saksi, analisis barang bukti, serta pemeriksaan ahli sebelum penyidik mengambil langkah terhadap CAN.
Dalam proses pemeriksaan, CAN disebut mengakui unggahan yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Penyidik juga mengamankan dua unit telepon seluler milik CAN serta menelusuri dua akun yang disebut berkaitan dengan tersangka.
Namun, setelah menjalani pemeriksaan, CAN tidak dilakukan penahanan. Kepolisian menyatakan yang bersangkutan dipulangkan dan dikenakan kewajiban lapor secara berkala.
Polda Metro Jaya kembali menekankan bahwa penanganan perkara tersebut didasarkan pada laporan warga berinisial DW, bukan karena keterkaitan dengan figur politik maupun pejabat tertentu.
Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas berkembangnya narasi di ruang publik yang menghubungkan perkara CAN dengan Sufmi Dasco Ahmad.
Meski demikian, proses hukum tetap menjadi perhatian, terutama menyangkut substansi laporan, alat bukti, serta mekanisme penanganan yang dijalankan penyidik. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan, sementara setiap pihak yang berkaitan dengan perkara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil.
Di tengah derasnya informasi di media sosial, publik diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun menyebarkan tudingan yang belum terverifikasi. Transparansi penanganan perkara dan keterbukaan informasi dari pihak berwenang menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.















