Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE tidak dapat digunakan untuk melindungi lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan.
